Rabu, 18 Maret 2009

Politik Organisasional

Sebuah organisasi tidak lepas dari sebuah keinginan untuk mencapai suatu tujaun dari yang memimpin, dalam perusahaan sangatlah jelas terbentuk suatu bagan yang berjenjang, mulai dari tingkat dasar sampai pada tingkat manajer. Pemilik perusahaan mempunyai sebuah keinginan dan keinginan tersebut disampaikan kepada manajer dan manajer menyampaikan kebawahan melalui penyelianya masing-masing
-Taktik Politik dalam berorganisasi
Suatu proses dimana individu atau kelompok mengunakan taktik-taktik kekuasaan yang dibentuk secara non-formal untuk mencapai suatu tujuan maka dinamakan politik organisasi.
Tujuan itu sendiri juga akan mengalami sebuah konflik kepentingan organisasi antara lain a). karier individu sering tergantung pada kesehatan organisasi, b). hubungan yang terlalu lama mengarah kepada loyalitas pada organisasi.
Suatu kepentingan yang mengarah kepada individu dari pemimpin organisasi tersebut akan mungkin dimasukan kedalam kepentingan kelompok. Dari sini timbul kerancuan kepentingan kelompok dan kepentingan individu dari pekerja tersebut

Serikat Pekerja dan Hak untuk Berorganisasi

Hak untuk berorganisasi bagi pekerja tidak ubahnya seperti pemilik perusahaan yang berhak dengan bebas menjalin hubungan untuk mendirikan dan menjalankan suatu tujuan secara moral yang sah. Kalau hak pekerja untuk diperlakukan sebagai manusia yang bebas dan sederajat, tuntutan ada karena banyak terjadi penekanan yang dilakukan oleh pemilik perusahaan terhadap pekerja. Untuk memfasilitasi hak pekerja dalam perusahaan maka terbentuklah organisasi serikat pekerja yang berorientasi kepada kemajuan dan kepentingan semua pihak. Serikat pekerja sendir mempunyai hak untuk melakukan mogok kerja bila di pandang perlu dan merupakan suatu tuntutan yang mengarah pada ketidak temunya sebuah solusi.
Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan penurunan keanggotaan serikat pekerja diantaranya:
1. jumlah pekerja kerah putih dan pekerja perempuan
2. perubahan yang mengarah kepada industri jasa
3. turunnya kepercayaan dari para manajer
4. penggunaan taktik-taktik illegal untuk mengalahkan usaha serikat pekerja



bersambung ke ...... Politik Organisasional

Hak Pegawai dan Penutupan Pabrik

Adanya perusahaan/pabrik itu berdiri karena melihat dari beberapa aspek:
1. ketersediaan dari bahan baku
2. pendapatan perkapita dari tempat itu rendah yang mengarah ke pengeluaran biaya pekerja relative rendah
3. tingkat pemasar yang lebih dominant
Dari aspek tersebut yang paling mendapatkan pertimbangan adalah tingkat biaya untuk pekerja yang rendah, karena dengan biaya pekerja rendah maka tingkat keuntungan dari perusahaan semakin besar. Pada awalnya memang perhitungan tersebut akan menguntungkan, tetapi lama kelamaan situasi perkembangan dari pendapatan penduduk juga akan bertambah inkam pendapatan dari masyarakat sekitarnya. Dengan adanya perusahaan yang berdiri didaerah tersebut maka pendapatan per kapita dari penduduk tersebut semakin bertambah yang berakibat pada tuntutan kelayakan dari upah pekerja. Kalau hal ini terjadi yang perusahaan tidak mampu dalam memenuhi tuntutan tersebut maka akan berakibat pada penutupan perusahaan atau perusahaan tersebut akan beralih ke tempat lain yang upah pekerjanya rendah.
Penutupan pabrik akan membawa dampak yang sangat besar terhadap pengeluaran yang timbul untuk memberikan pesangon terhadap pekerja, selain itu pekerja juga akan mengalami kehilangan hak pensiun, rumah dan menderita penyakit mental akut karena merasa tidak berguna. Dan masyarakat sindiri juga akan dirugikan yang berarti penurunan dari pembayaran pajak, hilangnya pekerjaan, menambah pengeluaran untuk memberikan pelayanan sosial pada para pengangguran.
Dari penutupan perusahaan tersebut yang juga perlu mandapat perhatian yaitu pada hak-hak moral pegawai harus tetap dihargai sekalipun usaha bisnis tempat kerja pegawai terpaksa di tutup. Di antara hak-hak yang harus dihormati adalah hak untuk diperlakukan sejauh mana mereka setuju secara sukarela dan sadar yang mewajibkan agar mereka diberitahu tentang rencana penutupan yang akan dilaksanakan.
Prinsip dari utilitarian mengimplikasikan penekanan pada akibat dari PHK dan biaya-biaya yang timbul dari akibat penutupan perusahaan harus ditanggung oleh pemilik dari sumber daya yang lebih besar. Jadi pemilik perusahaan memilki sumber daya yang lebih besar dari pekerja, maka pemilik perusahaanlah yang harus menanggung biaya penutupan.
Ada 8 langkah yang harus dilakukan sebelum penutupan perusahaan untuk menekan pengeluaran yang lebih tinggi yaitu:
1. Pemberitahuan sebelum penutupan (12-8 bulan)
2. Pesangon
3. Pensiun awal
4. Jaminan kesehatan
5. Transfer tempat kerja
6. Pelatihan kembali kepada pekerja untuk di tempat pada tempat yang baru
7. Memberi kesempatan pada pegawai melalui serikat pekerja untuk membeli perusahaan
8. pembayaran pajak local artinya perusahaan wajib pajak local selama periode 5 tahun, bisa berupa sumbangan peralatan kepada pemerintah untuk pengurangan pajak kepemilikan


bersambung ke ...... Serikat Pekerja dan Hak untuk Berorganisasi

Hak atas Proses yang Layak dan PHK Sepihak

Employment at will (PHK sepihak) sering kali kita temui dalam sebuah kasus dimana perusahaan memPHK pekerja tanpa mempertimbang kelayakan dari kelanjutan pekerja tersebut terhadap kehidupannnya. Banyak kejadian yang dialami oleh para pekerja yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon, kejadian ini sering menimpa pada pekerja yang diluar kontraktual. Akibat dari PHK tersebut pekerja mengalami depresi mental, kesulitan mendaptkan pekerjaan, rasa ketidak percayaan pada diri sendiri, pengucilan dari lingkungannya. Banyak perusahaan melakukan seperti ini di dasari pada asumsi bahwa perusahaan hak atas merekrut, mempromosikan dan memutus pekerja, dan pegawai tidak berhak protes atas apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan.
Dari beberapa kasus seperti tersebut banyak mendapatkan kecaman
1.pegawai tidak mempunyai kebebasan dalam menerima ataupun menolak pekerjaan
2.keyakinan pegawai terhadap perusahaan atas nasib pekerja yang tidak adil
3.pekerja berhak atas perlakuan yang layak dari perusahaan
Yang paling penting adalah perlakuan perusahaan terhadap pekerja yang adil dan berperikemanusiaan , dimana melihat pada azaz praduka tak bersalah bila pegawai diduga melakukan pelanggaran aturan perusahaan. dan juga menetapkan batasan moral atas perlakuan kekuasaan atasan. Bilamana perlakuan hak tersebut tidak dihormati maka hak-hak yang lain kemungkinan besar juga tidak akan dihargai.
Jadi pemrosesan suatu permasalahan memerlukan peran dengan mendengarkan keluhan terhadap permasalahan yang terjadi. Proses kasus menjadi layak bila realita institusionalnya melaksanakan prosedur yang adil dan benar.


bersambung ke ...... Hak Pegawai dan Penutupan Pabrik

Hak untuk Berpartisipasi dan Manajemen Partisipatif

Dalam suatu demokrasi, pengambilan keputusan biasanya memiliki dua karakteristik
a. keputusan berpengaruh pada kelompok ditetapkan oleh mayoritas anggotanya
b. keputusan ditetapkan setelah dilaksanakan diskusi yang menyeluruh, bebas dan terbuka
Tujuan demokrasi sangat mungkin dimasukan dalam organisasi bisnis, mengijinkan pegawai ikut dalam pengusulan, menyampaikan suatu tujuan yang mengarah kepada keputusan atau pegawai bisa melakukan protes suatu keputusan yang tidak searah demi kepentingan bersama. Keputusan yang dihasilkan yang mengarah kepada aspek seperti jam kerja, masa istirahat, pengaturan tugas kerja dan tanggung jawab pegawai serta kepenyeliaan tugas. Keputusan besarpun bisa dilakukan oleh pekerja di dalam organisasi demokrasi perusahaan, seperti halnya keputusan yang berpengarus pada operasi perusahaan secara umum, penutupan, relokasi, merger, diverifikasi produk atau pemberlakuan metode ketenagakerjaan yang baru.
Demokrasi perusahaan belum sepenuhnya berjalan, karena minat dari pekerja untuk berpartisipasi dalam mengambil suatu keputusan perusahaan belum begitu besar. Selain dari pada itu organisasi bisnis terbatasi oleh organisasi politik yang berkuasa pada saat itu. Jadi penekanan terhadap organisasi politik terhadap perusahaan masih sangat kuat yang membuat serikat pekerja mengalami pengerdilan dalam pengambilan keputusan.
Sejumlah teori mengatakan, Pemimpin yang partisipatif akan meningkatkan kepuasan pegawai dalam mendukung kinerja dan produktivitas perusahaan. Ketergantungan teori tersebut pada asumsi tentang sifat dan motivasi manusianya. Salah satu asumsi tersebut kita misalkan dangan teori yang mengatakan bahwa pekerja itu malas dan egois, lebih suka dipimpin, resisten, atau penolakan perubahan. Menager yang menggunakan asumsi tersebut akan bersifat otoriter, suka memerintah, mengendalikan dan kurang konsultatif. Dan asumsi yang lain bahwa pekerja ingin dan mampu mengembangkan kapasitas untuk menerima tanggung jawab, memiliki kesiapan untuk mendukung tujuan organisasional dan mampu menentukan dirinya sendiri secara baik, artinya bahwa manager menyerahkan keputusan kepada pegawai.
Teori yang lain menyetujui pandangan tersebut hanya modelnya atau rangkaian asumsi yang dapat dibentuk model tradisional, asumsinya bahwa sebagaian besar pegawai tidak suka bekerja, tidak kreatif, tidak mampu mengarahkan diri sendiri dan banyak mempertimbangkan untungruginya terhadap apa yang mereka lakukan. Bila model seperti ini tertanam pada pola kerja pegawai maka manager harus mengambil langkah dalam pengawasan yang lebih extra ketat dalam pola kerja pegawai, jadinya sering melakukan arahan terhadap pekerja. Model lain yang mengasumsikan manager berusaha berkomunikasi dengan pekerja dengan model hubungan kemanusiaan, yaitu mendengar, mendorong pembentukan pengarahan diri dan mengkondisikan kalau pegawai itu penting dan berguna bagi perusahaan. model yang lain adalah Model sumber daya manusia yang mengasumsikan bahwa semua pegawai merasakan kepuasan terhadap kinerjanya, dengan demikian pekerja terpacu dalam kerjaannya untuk mencapai kepuasan hasil dari apa yang telah dilakukannya. Dampak positif dari pekerja yang demikian ini semakin menambah pesat perkembangan dari perusahaan tersebut.
Teori selanjutnya dengan mengajukan empat system model organisasi
1.sistem otoriter eksploitatif
2.otoriter yang baik
3.konsultatif
4.partisipatif
Dari ke empat system tersebut memiliki jangkauan mulai dari ketidak percayaan dalam system sampai pada tingkat kepercayaan kepada pekerja dalam mengambil sebuah keputusan yang baik guna mencapai kemajuan. Bila hal ini berjalan dengan baik maka perusahaan akan membuat organisasi semakin efektif dan produktif.



bersambung ke ...........Hak atas Proses yang Layak dan PHK Sepihak

Kebebasan Suara Hati

Pekerja merupakan aset dalam suatu perusahaan bilamana pekerja itu berdedikasi baik maka perusahaan juga mendapatkan keuntungan, tapi bilamana pekerja itu yang berhati nurani baik bisa mengakibatkan kerugian pada perusahaan, contohnya perusahaan yang memproduksi hasil produksi yang bisa mengakibatkan dampak yang kurang baik terhadap konsumen dan pekerja melakukan pelaporan terhadap pihak yang berkompeten maka jelas akan merugikan perusahaan yang berakibat pada produksi. Dampak ini juga tidak pada perusahaan tetapi juga pada pekerja itu sendiri, akibat dari kejujuran suara hati pekerja itu akan ada tindakan yang dilakukan perusahaan kepada pekerja yang bersifat teguran, peringatan keras, pemecatan dan rekomendasi yang buruk terhadap pekerja itu. Permasalahaan ini bila diajukan dalam pada substansi hokum jelas yang banyak dirugikan adalah pekerja karena ketidakloyalan pegawai terhadap perusahaan dan tidak bisa menjaga kerahasiaan perusahaan. Dengan tidak adanya perlindungan terhadap pegawai dalam kasus pelaporan pekerja seperti ini yang mengakibatkan kerugian besar terhadap diri pekerja tersebut dinamakan whistleblowing

-Whistleblowing

Jika suatu pelanggaran yang dilaporkan pada pihak lebih tinggi dalam suatu organisasi disebut whistleblowing internal dan apabila pelaporan pelanggaran dilaporkan kepada pihak dia luar organisasi dinamakan whistleblowing eksternal. Dari kebanyakan para pekerja yang mampu melakukan perbuatan pelaporan tersebut mempunyai keyakinan yang kuat atas prinsip-prinsip moral universal dan rata-rata usia pekerja tersebut diatas 46 tahun dengan masa kerja 7 tahun keatas. Yang dilakukan oleh pekerja tersebut akan dibenarkan kalau kita melihat dari sudut pandang immoral, suatu perlakuan yang membawa kepada pencegahan kerugian orang banyak. Tetapi akan tidak dibenarkan bila perlakuan pekerja tersebut dilihat dari sudut pandang kepemilikan pekerja pada kontraktualnya untuk loyal terhadap perusahaan bertindak demi dan atas nama perusahaan yang harus menjaga segala kerahasiaan perusahaan. Kontraktual inilah yang membatasi pekerja untuk melakukan hak kebebasan berbicara.

whistleblowing eksternal secara moral akan dibenarkan bila :

1. ada cukup bukti yang sangat kuat bila perusahaan melanggar hokum yang berakibat pada kerugian yang besar.

2. Usaha pencegahan internal mengalami jalan buntu

3. kepastian pencegahan dari kerugian

4. keseriusan pelanggaran perusahan dibanding akibat tindakan pada diri pekerja tersebut dan pihak lain.

Jadi whistleblowing eksternal hanyalah sarana untuk mencapai tujuan dan tujuan tersebut untuk memperbaiki atau mencegah suatu tindakan yang merugikan.



bersambung ke ....

Hak untuk Berpartisipasi dan Manajemen Partisipatif


Hak Privasi

Hak privasi adalah hak individu untuk menentukan apa, dengan siapa dan seberapa banyak informasi tentang dirinya yang boleh diungkap kepada orang lain. Privasi itu sendiri terbedakan oleh privasi psikologi dan privasi fisik, privasi psokologi merupakan privasi yangberkaitan dengan pemikiran, rencana, keyakinan, nila dan keinginan. Sedangkan privasi fisik adalah privasi yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas fisik yang mengungkapkan kehidupan pribadi seseorang.
Pegawai memiliki kepentingan khusus dalam mempertahankan privasi atas informasi tentang dirinya, dan perusahaan juga mempunyai hak privasi. Ada tiga pertimbangan saat melakukan informasi terhadap privasi :
Relevan, perusahaan berhak atas privasi pegawai yang direkrut atas prestasi kerjanya, namun perusahaan tidak berhak melakukan pencarian informasi terhadap kehidupan pegawai yang berpengaruh langsung pada prestasi kerjanya, apabila perusahaan secara tidak langsung mengetahuinya maka wajib mengahancurkan informasi tersebut. Pada tingkatan pegawai rendahan perusahaan tidak dibenarkan melakukan penyelidikan pada masalah-masalah perkawinan, aktivitas politik atau kerakteristik emosional pegawai. Namun pada tingkatan manajerial terdapat ketidakjelasan garis pemissah antara yang relevan dan tidak relevan. Para manajerial merupakan representasi perusahaan atas perusahaan-perusahaan lainnya, reputasi perusahaan bisa menjadi rusak atas ulah pribadi manajer.
Persetujuan, informasi yang akan dilakukan oleh perusahaan terhadap privasi pegawai harus mendapatkan persetujuan dari pegawai yang bersangkutan
Metode, perusahaan perlu mempunyai metode informasi yang berbeda atas privasi pegawai. Metode biasa yang dapat diterima atas privasi yaitu pengawasan pekerjaan pegawai, dan metode pengawasan yang tidak biasa termasuk pemasangan kamera tersembunyi, mikrofon, detector kebohongan dll. Metode seperti in tidak dibenarkan kecuali bila situasi yang dihadapi juga tidak biasa, dan itupun ada beberapa persyaratan yang bisa dipenuhi untuk melakukan metode seperti itu misalkan
a.) perusahaan hanya bisa menangani dengan cara seperti itu.
b.) perusahaan mempunyai alasan yang kuat dalam penggunaannya.
c.) ada batas pemakaian
d.) bila terjadi informasi yang tidak relevan harus dihilangkan/dimusnahan
e.) keakuratan dari peralatan itu juga menjadi pertimbangan


bersambung ke ..... Kebebasan Suara Hati

Hak Pegawai

Kekuasaan menajemen perusahaan modern mirip dengan pemerintah, karena disitu terdapat lembaga, kekuasaan dan otoritas pada bawahan, pemutus penetapan, pemonopolian kekuasaan pada bawahan. Keempat bagian ini menjadi karakteristik hierarki manajerial di perusahaan; a) di kota besar menager tertinggi merupakan pemutus yang tersentralisir, b) kekuasaannya mempunyai kekuatan hukum terhadap bawahan, c) keputusan manajerial merupakan penentu, d) melalui kekuatan hukum bisa memilki monopoli kekuasaaan.

Kekuasaan yang dimiliki manajer terhadap pegawai sejajar dengan kekuasaan para pejabat pemerintah atas warganya. Namun kekuasaannya terbatasi oleh hak-hak moral terhadap pegawai. Perbedaan antara kekuasaan manajer dan kekuasaan pejabat pemerintah terdapat pada kepemilikan dan persetujuan. Kalau manajer tingkat kekuasannya dari aset kepemilikannya, karena pegawai dengan sukarela bekerja pada perusahaan dan kekuasaan manajer dibatasi oleh serikat pekerja, dengan demikian hak-hak moral tidak perlu digunakan untuk melindungi kepentingan pegawai. Sedangkan pejabat pemerintah atas dasar persetujuan karena pejabat dipilih atas dasar peretujuan dari yang diperintah maka kekuasaan tersebut terbatas. Bilamana warga tidak menyukai kekuasaan pejabat maka warga itu bisa meninggalkan kewarganegaraannya dengan biaya yang besar dan pegawai bisa melepaskan status pegawainya dengan biaya murah bahkan tanpa biaya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas muncul sebuah gagasan ; aset perusahaan tidak lagi dikendalikan oleh pemilik pribadi namun dikuasakan terhadap pemegang saham yang tidak memiliki kekuasaan terhadap pegawai. Pegawai yang tidak masuk dalam serikat pekerja memiliki hak-hak moral yang tidak selalu dihormati oleh manajer. Beralihnya pekerja dari perusahaan sama sulitnya dengan mengubah kewarganegaraan, karena pegawai yang mempunyai keahlihan tertentu hanya bisa masuk dalam organisasi tertentu saja.



bersambung ke ...Hak Privasi..

Organisasi Politik

Perusahaan yang besar akan terdapat organisasi serikat yang besar pula, kebesaran organisasi itu akan timbul kelompok-kelompok kecil yang bertujuan berbeda satu dengan yang lain. Kelompok-kelompok inilah saling bertentangan tujuan yang berakibat pada kesemrawutan dari tujuan yang sebenarnya untuk memajukan perusahaan. Perbedaan ini sangat kelihatan pada organisasi rasional dimana mereka mempunyai tujuan yang searah dan bisa meredam gejolak keinginan individu pekerja.
Lain halnya dengan orgainasasi yang besar, mereka sangat rentan dengan gejolak yang ditimbulkan oleh kelompok kecil yang mempunyai kepentingan tersendiri yang pada kenyataannya mengarah pada kekuasaan tertentu. Model politik organisasinya tidak hanya melihat pada garis kewenangan untuk mencapai suatu keuntungan dan produktivitasnya. Namun modelnya terbentuk oleh koalisi kelompok kekuatan yang saling bersaing dalam tujuan ketimbang pada hirarki yang rapi dari model rasional.
Persaingan kelompok itu memperebutkan sumberdaya, keuntungan dan pengaruh, tujuan tidak pada otoritas yang sah namun atas pembagian koalisi. Realita dasar organisasi buka lah otoritas formal tetapi kemapuan individu kekuasaan untuk merubah perilaku pihak lain menuju yang diinginkannya.
Jadi organisasi yang besar di dalam kekuasaan sudah tidak lagi bertujuan kepada efisien atau produktivitas dan bertentangan dengan jalur formal. Namun demikian otoritas manajerial dan jaringan komunikasi memberikan kekuasaan yang berlimpah. Dan permasalahan yang timbul nukan karena pada kewajiban kontraktual dan pekerja, namun pada hambatan-hambatan moral terhadap penggunaan kekuasaan di dalam organisasi.


berlanjut ke....Hak Pegawai

Kewajiban Perusahaan Terhadap Pegawai

Perusahaan secara suka rela dan sadar wajib memberikan gaji kepada pekerja sesuai dengan tingkat pekerjaannya. Ada dua permasalahan yang berkaitan dengan kewajiban :

-Gaji

Gaji merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pegawai dan keluarganya, tetapi dari sudut pandang perusahaan mengatakan bahwa gaji meupakan dalam komponen pengeluaran produksi yang harus ditekan agar keuntungan meningkat. Dari sini timbul sebuah masalah persamaan pendapat dalam menentukan gaji.

Faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menentkan gaji dan upah

  1. gaji yang ditentukan berdasarkan dari tingkat kebutuhan pekerja dimana perusahaan itu berada.
  2. kemampuan perusahaan dalam menentukan gaji, semakin besar untungnya perusahaan maka semakin ditingkatkan pula gaji pegawai.
  3. sifat pekerjaan
  4. peraturan upah minimum
  5. hubungan dengan gaji lain, pekerja yang melakukan pekerjaannnya yang kurang lebihnya sama haruslah diberi gaji yang sebanding.
  6. kelayakan negosiasi gaji, ketidakadilan gaji dan upah timbul karena tidak adanya kejujuran , menggunakan penipuan, penekanan dari kekuasaan, ketidaktauan untuk mencapai suatu tujuan
  7. biaya hidup local, perbedaan tingkat kebutuhan bahan dasar kehidupan sehari-hari dari masyarakat perusahaan itu berada

-Kondisi Kerja: Kesehatan dan Keamanan

Kenyamanan dalam suatu lokasi kerja merupakan salah satu yang harus mendapatkan perhatian tersendiri agar antara pekerja dan perusahaan tidak mendapat suatu kerugian.

Karena bilamana pekerja sakit perusahaan akan mengalami penurunan produksi dan pekerja tidak akan mendaptakan konpensasi karena tidak produktif. Pandangan lain juga bisa dilihat dari resiko yang dilakukan pekerja dalam mejalankan pekerjaannya, semakin tinggi tingkat kesulitan maka semakin tinggi pula gaji yang didapat. Masalah yang timbul dari pekerjaan yang beresiko ini syarat-syaratnya tidak terpenuhi dari sisi:

  1. gaji yang tidak proporsional terhadap resiko pekerjaan
  2. ketidaktauan pekerja atas resiko yang ditanggung
  3. kepasrahan dari pekerja dalam menerima pekerjaan yang beresiko

Dari syarat-syarat tersebut diatas scara khusus timbul sauatu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan :

  1. menawarkan gaji yang sesuai dari resiko pekerjaan.
  2. perusahaan wajib memberikan asuransi terhadap pegawai
  3. perusahaan wajib menyosialisasikan resiko pekerjaan kepada pekerja

-Kondisi Kerja: Kepuasan Kerja

Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang monoton menimbulkan kejenuhan dalam pelaksanaannya, kejenuhan itu timbul bila sudah berjalan beberapa tahun sehingga pekerja mengalami kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental ini diantaranya, pekerja yang mengalami ketidak percayaan terhadap dirinya dalam melakukan pekerjaan yang diluar pekerjaannya sehari-hari. Dan pekerjaan yang dilakukan terus menerus tanpa adanya suatu perubahan pekerjaan menimbulkan sepesialisasi pekerja.

Masalah akan timbul bila terjadi suatu kecelakaan yang dialami oleh pekerja sepesialisasi itu, dimana pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu tidak mempunyai pengganti yang memadai dari sisi pekerjaannya yang berakibat pada produktifitas perusahaan. Bentuk pekerjaan yang terspesialisasi memerlukan keahlihan dan tenaga kerja yang bukan ahli akan mendapatkan konpensasi yang paling rendah diantara pekerja sepesial. Akibatnya biaya psikologi dari pekerja menjadi membosankan, tidak berarti dan cenderung ditanggung oleh pekerja kasar.


berlanjut......Organisasi Politik.

Kewajiban Pegawai Terhadap Perusahaan

Pegawai wajib melakukan pekerjaan yang menuju pada kemajuan perusahaan dan tidak boleh melakukan aktivitas yang bertujuan merugikan perusahaan. Pandangan ini dinamakan hukum agensi yang menetapkan suatu kewajiban-kewajiban dari agen (pegawai) kepada pimpinan. Dalam hal ini bisa diartikan bahwa seorang agen harus tunduk kepada pimpinan guna mencapai suatu kemajuan perusahaan serta tidak boleh menimbulkan suatu konflik yang menghambat majunya perusahaan.
Konflik ini bisa kita pelajari dalam beberapa tindakan-tindakan :
Konflik Kepentingan
Pelaksanaan bisnis suatu perusahaan syarat sekali dengan konflik kepentingan individu pekerja, kepentingan itu sendiri bisa karena faktor keuangan atau loyalitas. Loyalitas ini sangat penting diterapkan pada pegawai agar pegawai selalu melakukan pekerjaannya bukan semata-mata karena upah tetapi ikut andil dalam memajukan kepentingan perusahan guna mencapai suatu produktifitas yang tinggi. Bilamana pegawai tidak mempunyai loyalitas yang baik maka bisa menghambat kemajuan perusahaan. Potensi loyalitas yang tidak baik seseorang dalam melaksanakan kewajiban dapat mengganggu perusahaan.
Ketergantungan konflik kepentingan potensial ini bisa etis atau tidak etis dan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang bertentangan satu sama yang lain. Dimana kepentingan perusahaan dan kepentingan individu suatu jabatan pegawai tidak ada keselarasan dalam keuntungan perusahaan. Maka dari itu perusahaan banyak melakukan suatu aturan-aturan yang bersifat pengikatan kepemilikan aset perusahaan dan hak-hak kewajiban pekerja.
Konflik kepentingan yang bersifat pemberian atau suap bagi pekerja memerlukan pembahasan yang lebih serius, karena ini menyangkut moral pekerja itu sendiri.
Suap dan Pemerasan Komersial, suatu yang dilakukan oleh pegawai demi kepentingan pihak luar untuk tujuan di dalam perusahaan. Perlakuan ini bisa beragam variasi pemberiannya, berupa uang, barang, janji-janji, perlakuan khusus dll
Pemberian. Penerima pemberian akan melakukan sesuatu yang lebih extra dalam menjalankan pekerjaannya. Pemberian ini juga melihat dari perkerjaan yang akan dilakukannya, semakin tinggi tingkat kesulitannya maka semakin besar pula nilai dari pemberian itu. Pertimbangan dari pemberian itu akan mempengaruhi pada tingkat keputusan dan tujuan.

-Pencurian Pegawai dan Komputer
Suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai untuk mencari tambahan pendapatan indvidu dalam perusahaan dan mempergunakan fasilitas perusahaan merupakan tindakan pencurian. Karena pegawai memiliki kontrak kerja terhada perusahaan guna menambah pendapatan perusahaan bukan malah mengambil kesempatan mendapatkan keuntungan individu.
Pencurian ini bervariatif mulai dari tingkat pekerja tingkat rendah sampai tingkat menager. Yang dilakukan oleh tingkat bawah bisa berupa pencurian peralatan dan ditingkat manager bisa berupa pembekakan suatu anggaran pengeluaran guna kepentingan individu.
Pencurian Komputer. Pemakaian komputer yang diluar tugas dari pekerjaan untuk perusahaan merupakan pencurian pemakaian, selain itu ada juga kategori pencurian komputer dengan pengambilan data tanpa perintah perusahaan guna kepentingan individu. Pencurian yang kadang tidak disadari dari pihak pengambil maupun dari pihak yang dirugikan (perusahaan) yaitu pemeriksa yang mengambil data untuk kepentingan penyelidikan dalam suatu pengawasan, karena secara actual data yang ada dalam perusahaan adalah milik dan hak dari perusahaan itu sendiri yang bersifat rahasia yang tidak diperbolehkan untuk diketahui dalam kepentingan diluar perusahaan. Oleh karena itu suatu pengambilan data yang bersifat hak ekskutif itu harus ada ijin dari perusahaan dan didampingi oleh pengelola data dari perusahaan itu sendiri atas dasar perintah manajemen. Karena program data tersebut juga didapat dengan cara pembelian, program data ini juga merupakan salah satu aset perusahaan yang tidak nampak aktualnya atau bersifat maya.
Rahasia Perdagangan. Suatu perusahaan pasti mempunyai suatu langkah-langkah program kerja untuk kemajuan perusahaan, program itu sendiri ada yang bersifat non-publik, program seperti ini berupa perencanaan, kebijaksanaan, aktivitas dan juga suatu program untuk digunakan perusahaan yang memang sangat dilindungi kerahasiannya terhadap pesaing perusahaan. Salah satunya adalah litbang, penelitian yang berhubungan dengan kemajuan perusahaan, perlindungan ini bukan dari hasil litbangnya saja tetapi juga penelitinya juga dalam perlindungan kerahasiaan. Kemungkinan yang akan terjadi bilamana peneliti itu dengan sengaja menjual hasil penelitian tersebut kepada perusahaan pesaing atau perusahaan pesaing melakukan tindakan sabotase peneliti dengan jalan mempekerjakan peneliti tersebut kedalam perusahaan dengan upah yang lebih besar dari perusahaan peneliti. Dan apabila pekerja tidak mempunyai loyalitas tinggi terhadap perusahaan ada kemungkinan tertarik dengan tawaran tersebut. Tetapi suatu keahlian yang diperoleh pekerja dari perusahaan bukan merupakan rahasia perdagangan karena rahasia itu bersifat informasi dan bukan keahlian. Perbuatan yang dilakukan pekerja atau pesaing perusahan tersebut hanya berupa pelanggaran etika bisnis yang memang tidak diatur dalam sebuah aturan tertulis. Dasar tersebut mengacu pada keterbatasan hak perusahaan atas informasi.

-Insider Trading
Kalau kita berbicara insider trading pasti kita akan menuju pada masalah saham, dan perusahaan yang sudah tertata baik dari sisi organisasi maka akan mengarah kepada kepemilikan saham disini akan mengatur jumlah kepemilikannya. Pencurian terhadap saham juga akan menjadi perhatian dalam pembahasan. Suatu misal bila suatu perusahaan yang akan melakukan penghimpunan dana demi kemajuan perusahaan dengan menjual saham ke pihak lain, penjualan ini akan menimbulkan nilai dari saham tersebut. Perlakuan pencurian bisa dilakukan oleh pekerja dengan menginformasikan kepada pihak lain nilai dari harga saham sebelum perusahaan itu mengumumkan secara resmi kepada umum. jadi difinisi dari insider trading adalah tidakan jual beli saham perusahaan yang didasarkan informasi dari pihak dalam.
Kegiatan pekerja yang melakukan informasi tersebut dikatakan pencurian informasi, karena insider trading adalah illegal, selain itu juga tidak etis. tetapi menurut prinsip sosial sangat menguntungkan dan tindakan ini semestinya dianjurkan dan tidak dilarang.
Pertama, ahli pasar saham mengatakan efisiensinya fungsi saham didasarkan pada harga sebenarnya dari saham itu sendiri. Dari sini nampak ketidak ilegalan dari pegawai itu dalam menyampaikan harga saham kepada pasar modal sehingga membawa dampak yang baik pada naik turunnya harga saham.
Kedua, kerugian dari insider trading tidak ada. Terjadinya transaksi jual beli saham didasari karena saling membutuhkan pada saat itu, penjual membutuhkan uang dan pembeli membutuhkan saham jadi kedua belah pihak tidak saling dirugikan.
Tetapi tindakan tersebut di katakan merugikan oleh para kritikus insider trading, kerugian itu dilihat dari pembeli yang bisa menaikan/menurunkan harga dari nilai sebenarnya. Karena pembeli sudah mendapatkan informasi dari pihak dalam perusahaan yang akan meluncurkan sahamnya.
Ketiga, dilihat dari sudut pandang pendukung insider trading tidak membenarkan bila insider trading diuntungkan atas orang lain yang sama sekali tidak mempunyai akses informasi dari dalam perusahaan. Alasan ini dikuatkan oleh para ahli ekonomi yang bisa melakukan perkiraan harga suatu saham dengan menganalisa sebuah perkembangan dari ekonomi masyarakat, kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah, pengaruh politik dalam maupun luar negeri atau masalah-2 yang lain. Dari hasil analisa itulah bisa diperkirakan perkembangan ekonomi.


berlanjut...Kewajiban Perusahaan Terhadap Pegawai

Kewajiban Pegawai Terhadap Perusahaan

Pegawai wajib melakukan pekerjaan yang menuju pada kemajuan perusahaan dan tidak boleh melakukan aktivitas yang bertujuan merugikan perusahaan. Pandangan ini dinamakan hukum agensi yang menetapkan suatu kewajiban-kewajiban dari agen (pegawai) kepada pimpinan. Dalam hal ini bisa diartikan bahwa seorang agen harus tunduk kepada pimpinan guna mencapai suatu kemajuan perusahaan serta tidak boleh menimbulkan suatu konflik yang menghambat majunya perusahaan.
Konflik ini bisa kita pelajari dalam beberapa tindakan-tindakan :
Konflik Kepentingan
Pelaksanaan bisnis suatu perusahaan syarat sekali dengan konflik kepentingan individu pekerja, kepentingan itu sendiri bisa karena faktor keuangan atau loyalitas. Loyalitas ini sangat penting diterapkan pada pegawai agar pegawai selalu melakukan pekerjaannya bukan semata-mata karena upah tetapi ikut andil dalam memajukan kepentingan perusahan guna mencapai suatu produktifitas yang tinggi. Bilamana pegawai tidak mempunyai loyalitas yang baik maka bisa menghambat kemajuan perusahaan. Potensi loyalitas yang tidak baik seseorang dalam melaksanakan kewajiban dapat mengganggu perusahaan.
Ketergantungan konflik kepentingan potensial ini bisa etis atau tidak etis dan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang bertentangan satu sama yang lain. Dimana kepentingan perusahaan dan kepentingan individu suatu jabatan pegawai tidak ada keselarasan dalam keuntungan perusahaan. Maka dari itu perusahaan banyak melakukan suatu aturan-aturan yang bersifat pengikatan kepemilikan aset perusahaan dan hak-hak kewajiban pekerja.
Konflik kepentingan yang bersifat pemberian atau suap bagi pekerja memerlukan pembahasan yang lebih serius, karena ini menyangkut moral pekerja itu sendiri.
Suap dan Pemerasan Komersial, suatu yang dilakukan oleh pegawai demi kepentingan pihak luar untuk tujuan di dalam perusahaan. Perlakuan ini bisa beragam variasi pemberiannya, berupa uang, barang, janji-janji, perlakuan khusus dll
Pemberian. Penerima pemberian akan melakukan sesuatu yang lebih extra dalam menjalankan pekerjaannya. Pemberian ini juga melihat dari perkerjaan yang akan dilakukannya, semakin tinggi tingkat kesulitannya maka semakin besar pula nilai dari pemberian itu. Pertimbangan dari pemberian itu akan mempengaruhi pada tingkat keputusan dan tujuan.

-Pencurian Pegawai dan Komputer
Suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai untuk mencari tambahan pendapatan indvidu dalam perusahaan dan mempergunakan fasilitas perusahaan merupakan tindakan pencurian. Karena pegawai memiliki kontrak kerja terhada perusahaan guna menambah pendapatan perusahaan bukan malah mengambil kesempatan mendapatkan keuntungan individu.
Pencurian ini bervariatif mulai dari tingkat pekerja tingkat rendah sampai tingkat menager. Yang dilakukan oleh tingkat bawah bisa berupa pencurian peralatan dan ditingkat manager bisa berupa pembekakan suatu anggaran pengeluaran guna kepentingan individu.
Pencurian Komputer. Pemakaian komputer yang diluar tugas dari pekerjaan untuk perusahaan merupakan pencurian pemakaian, selain itu ada juga kategori pencurian komputer dengan pengambilan data tanpa perintah perusahaan guna kepentingan individu. Pencurian yang kadang tidak disadari dari pihak pengambil maupun dari pihak yang dirugikan (perusahaan) yaitu pemeriksa yang mengambil data untuk kepentingan penyelidikan dalam suatu pengawasan, karena secara actual data yang ada dalam perusahaan adalah milik dan hak dari perusahaan itu sendiri yang bersifat rahasia yang tidak diperbolehkan untuk diketahui dalam kepentingan diluar perusahaan. Oleh karena itu suatu pengambilan data yang bersifat hak ekskutif itu harus ada ijin dari perusahaan dan didampingi oleh pengelola data dari perusahaan itu sendiri atas dasar perintah manajemen. Karena program data tersebut juga didapat dengan cara pembelian, program data ini juga merupakan salah satu aset perusahaan yang tidak nampak aktualnya atau bersifat maya.
Rahasia Perdagangan. Suatu perusahaan pasti mempunyai suatu langkah-langkah program kerja untuk kemajuan perusahaan, program itu sendiri ada yang bersifat non-publik, program seperti ini berupa perencanaan, kebijaksanaan, aktivitas dan juga suatu program untuk digunakan perusahaan yang memang sangat dilindungi kerahasiannya terhadap pesaing perusahaan. Salah satunya adalah litbang, penelitian yang berhubungan dengan kemajuan perusahaan, perlindungan ini bukan dari hasil litbangnya saja tetapi juga penelitinya juga dalam perlindungan kerahasiaan. Kemungkinan yang akan terjadi bilamana peneliti itu dengan sengaja menjual hasil penelitian tersebut kepada perusahaan pesaing atau perusahaan pesaing melakukan tindakan sabotase peneliti dengan jalan mempekerjakan peneliti tersebut kedalam perusahaan dengan upah yang lebih besar dari perusahaan peneliti. Dan apabila pekerja tidak mempunyai loyalitas tinggi terhadap perusahaan ada kemungkinan tertarik dengan tawaran tersebut. Tetapi suatu keahlian yang diperoleh pekerja dari perusahaan bukan merupakan rahasia perdagangan karena rahasia itu bersifat informasi dan bukan keahlian. Perbuatan yang dilakukan pekerja atau pesaing perusahan tersebut hanya berupa pelanggaran etika bisnis yang memang tidak diatur dalam sebuah aturan tertulis. Dasar tersebut mengacu pada keterbatasan hak perusahaan atas informasi.

-Insider Trading
Kalau kita berbicara insider trading pasti kita akan menuju pada masalah saham, dan perusahaan yang sudah tertata baik dari sisi organisasi maka akan mengarah kepada kepemilikan saham disini akan mengatur jumlah kepemilikannya. Pencurian terhadap saham juga akan menjadi perhatian dalam pembahasan. Suatu misal bila suatu perusahaan yang akan melakukan penghimpunan dana demi kemajuan perusahaan dengan menjual saham ke pihak lain, penjualan ini akan menimbulkan nilai dari saham tersebut. Perlakuan pencurian bisa dilakukan oleh pekerja dengan menginformasikan kepada pihak lain nilai dari harga saham sebelum perusahaan itu mengumumkan secara resmi kepada umum. jadi difinisi dari insider trading adalah tidakan jual beli saham perusahaan yang didasarkan informasi dari pihak dalam.
Kegiatan pekerja yang melakukan informasi tersebut dikatakan pencurian informasi, karena insider trading adalah illegal, selain itu juga tidak etis. tetapi menurut prinsip sosial sangat menguntungkan dan tindakan ini semestinya dianjurkan dan tidak dilarang.
Pertama, ahli pasar saham mengatakan efisiensinya fungsi saham didasarkan pada harga sebenarnya dari saham itu sendiri. Dari sini nampak ketidak ilegalan dari pegawai itu dalam menyampaikan harga saham kepada pasar modal sehingga membawa dampak yang baik pada naik turunnya harga saham.
Kedua, kerugian dari insider trading tidak ada. Terjadinya transaksi jual beli saham didasari karena saling membutuhkan pada saat itu, penjual membutuhkan uang dan pembeli membutuhkan saham jadi kedua belah pihak tidak saling dirugikan.
Tetapi tindakan tersebut di katakan merugikan oleh para kritikus insider trading, kerugian itu dilihat dari pembeli yang bisa menaikan/menurunkan harga dari nilai sebenarnya. Karena pembeli sudah mendapatkan informasi dari pihak dalam perusahaan yang akan meluncurkan sahamnya.
Ketiga, dilihat dari sudut pandang pendukung insider trading tidak membenarkan bila insider trading diuntungkan atas orang lain yang sama sekali tidak mempunyai akses informasi dari dalam perusahaan. Alasan ini dikuatkan oleh para ahli ekonomi yang bisa melakukan perkiraan harga suatu saham dengan menganalisa sebuah perkembangan dari ekonomi masyarakat, kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah, pengaruh politik dalam maupun luar negeri atau masalah-2 yang lain. Dari hasil analisa itulah bisa diperkirakan perkembangan ekonomi.


berlanjut...Kewajiban Perusahaan Terhadap Pegawai

Organisasi yang indvidu

Dalam wadah suatu organisasi penggerak yang ada di dalamnya mempunyai kepentingan pribadi masing-masing yang tidak sama satu dengan lain. Mulai dari tingkat atas sebagai ketua sampai pada tingkat bawah sebagai pelaksana biasa. Kepentingan-kepentingan itu disesuaikan dari tingkat kebutuhan pribadi itu sendiri guna mencapai suatu tujuan.

Pembahasan tentang organisasi ini terfokus pada perhatian suatu jaringan hubungan pribadi pada organisasi

Organisasi Rasional

Organisasi ini sebagai suatu struktur hubungan formal yang bertujuan mencapai tujuan ekonomi dengan efisiensi maksimal. Output organisasi merupakan produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh pegawai yang terawasi. Informasi yang terkumpul dari tingkat pelaksana yang paling bawah berkelanjutan pada atasannya terus berjenjang keatas sampai pada tingkat direksi perusahaan, dan tingkatan informasi itu masing-masing tergolongkan atas dasar pada tingkat produktifitasnya. Dari laporan-laporan informasi itu maka direksi bisa mengambil suatu keputusan tentang kibijaksanaan yang akan diambil, setelah kebijaksanaan tersebut diputus maka diturunkan lagi melalui hirarki formal dan diperjelas dalam tingkat masing –masing manajerial sampai pada tingkat operator dalam bentuk intruksi kerja yang detail. Intruksi itu terangkum dalam suatu kontrak kerja antara pekerja dengan manajemen, kontrak kerja timbul suatu ketentuan gaji berdasarkan tingkat produktivitasnya yang bersifat mengikat dan bertanggung jawab. Dari sini ada suatu pacuan dalam tujuan meningkatkan produksi bagi pekerja dan juga saling menguntungkan perusahaan. Tanggung jawab muncul dari aspek rasionla organisasi pada dua kewajiban moral, a)pegawai mematuhi atasan dalam menjapai tujuan organisasi dan tidak mengancam tujuan itu sendiri, b)kewajiban atasan ntuk memberikan imbalan yang adil dan kondisi kerja yang baik.


bersambung ke ..... Kewajiban Pegawai Terhadap Perusahaan

Moral Pekerja

1.Latar belakang :
Rendahnya moral pekerja dalam perusahaan yang mengakibatkan keluar masuknya pekerja yang tinggi dan yang berhubungan dengan berbagai penyakit serta meningkatnya ketidakhadiran. Beberapa pekerja mungkin tidak mau mengerjakan pekerjaan berat untuk merubah etika. Ketamakan individual dan karakter yang tidak utuh bisa jadi mengatur mereka untuk berperilaku tanpa etika.
Dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas maka perlu menempatkan suatu metode spiritualitas kedalam komunitas pekerja agar bisa lebih kreatif dan saling mengisi ruang produk dalam perusahaan. Karena spiritualitas itu sendiri merupakan multidimensi yang terdiri dari pola-pola berpikir kita, emosi kita, perasaan dan perilaku. Penempatan spiritualitas mempunyai jejak hubungan dengan budaya, hubungan antara individu dan grup dengan Tuhannya, pemahamannya bahwa pekerja membawa nilai-nilai moral individu ke dalam pekerjaan yang berhubungan dengan latar belakang budaya dan agama mereka yang berorienyasi pada kesetiaan dan etika bekerja yang lebih baik.

2. Pertanyaan yang ada
- apakah yang harus dilakukan untuk bisa memiliki perilaku yang bermoral baik
- apakah kehidupan yang baik itu dan justifikasi berbagai peran dan prinsip-prinsip yang membantu untuk menjamin keputusan-keputusan moral yang baik
- pemahaman tentang perilaku seperti apakah yang secara moral dapat diterima
- pertimbangan apa sajakah yang tidak dapat diterima
- apakah pekerjaan ini berharga bagi spirit manusia? Apakah pekerjaan ini mencerminkan spirit saya? Apakah saya menghargai spirit yang ada dalam teman-teman kerja saya? Apakah saya setuju untuk membantu mereka? Apakah ini tempat yang cukup indah dan berharga yang menghadirkan spirit manusia? Apakah saya membuat pekerjaan saya sebagai ekspresi yang berharga bagi spirit saya?
- Bagaimanakah dampak spiritualitas terhadap tujuan pada tiap bisnis yang berorientasi laba?


3. Metode yang digunakan
Metode spiritual agama menjadikan suatu bagian pilihan bagi para pekerja, dengan membangkitkan spiritualitas di tempat kerjanya akan lebih berarti dalam mendekatkan tanggung jawab sosial pada bisnis agar termotivasi dan menginspirasi para pekerja. Penggabungan spiritual pada tempat kerja yang sesuai akan menumbuhkan harapan-harapan mereka untuk mensuport kolega-koleganya. Mereka akan mencari kualitas, mereka akan bekerja dengan baik.
Statistik dari organisasi Gallup di New York muncul untuk mensuport beberapa klaim. Pada 1998 Gallup bertanya pada 800 orang Amerika dimana pekerjaan mereka telah mempengaruhi kehidupan spiritual mereka, 33% menghargai pekerjaan dengan “kemajuan yang besar” atau “kemajuan” spiritualitas mereka, mengesankan ketertarikan bangsa pada kesetiaan yang melebihi gereja dan rumah serta memasuki tempat kerja (D.Lewis 2001)


4. Kontribusi studi kasus
a. Secara Teori
Menurut ahli hukum mengkombinasikan bisnis dengan agama dapat dilakukan seiring, karena spiritualitas sebagai perasaan mendasar yang dirasakan oleh manusia secara utuh dan menyeluruh secara universal. Untuk membangun penghargaan diri dan membangun kembali kesadaran jiwa di tempat kerja maka metode spiritualitas yang diterapkan pada system kerja perusahaan tersebut yaitu pekerja akan merasakan tingkat kenyamanan yang melekat pada perasaan memiliki dan bertanggung jawab penuh pada apa yang telah dikerjakan dan bisa dipastikan semua itu akan dapat menggeser korupsi. Karena tingkat resiko kerja bisa ditekan dan hal tersebut membawa keuntungan pada perusahaan.


b. Secara Praktek
Beberapa pelaku bisnis secara terbuka mendukung praktek-praktek agama seperti berdoa pada ruang konferensi, tren agama yang ditempatkan dalam spiritual ini mengalami pertumbuhan di dalam tempat kerja, tiap minggunya kelompok-kelompok ini bertemu untuk melakukan doa bersama. dari penerapan spiritual itu maka para pekerja diijinkan untuk meditasi selama 20-30 menit selama hari kerja, dimana meditasi tersebut tidak mengurangi jam istirahat normal yang ditentukan perusahaan. Penggabungan spiritual pada tempat kerja yang sesuai akan menumbuhkan harapan-harapan mereka untuk mensuport kolega-koleganya. Mereka akan mencari kualitas dan mereka juga akan bekerja dengan baik.


5. Temuan2 hasil penelitian
Di negara berkembang, para petani yang tidak berpendidikan sangat tidak familiar dengan kata-kata “spiritualitas”, meskipun cukup sering mereka mengekspresikan spiritualitas. Pembedaan secara tegas antara agama dan spiritualitas, agama memandang sebagai yang tidak bertoleransi dan memecah belah, sementara spiritualitas lebih bersifat universal dan lebih luas. Dengan demikian organisasi harus mengarah pada audit etika, Seperti sebuah audit akan mengidentifikasi situasi sensitif yang mungkin menggoda individu untuk berperilaku tanpa etika
Beberapa perusahaan menyikapi perkembangan ini sebagai tren baru karena mereka meyakini bahwa sebagai suatu lingkungan kerja humanistik memunculkan situasi saling menguntungkan antara pekerja dan organisasinya. Bukti empiris bahwa spiritualitas di tempat kerja akan memciptakan budaya organisasi yang baru, dimana pekerja merasa lebih bahagia dan berkinerja lebih baik. Mereka bersama-sama termotivasi dalam bekerja dan meningkatkan rasa ikut memiliki.
Pekerja juga akan merasa menjadi bagian dari komunitas pekerjaan dimana hal itu menjadi aspek penting dalam spiritualitas yang akan membantu mereka ketika sesuatu yang sulit terjadi di masa yang akan datang. Lebih jauh, suatu budaya untuk berbagi dan memperhatikan akhirnya akan dirasakan juga oleh para stakeholder, yakni : pemasok. pelanggan dan para pemegang saham. Dalam sebuah lingkungan kerja humanistik, pekerja akan lebih kreatif dan memiliki moral yang lebih tinggi, dua hal yang saling terkait pada kinerja organisasi yang baik.

Selasa, 17 Maret 2009

Experience Works, Inc.

Experience Works, Inc.
Established as Green Thumb in 1965, and renamed in 2002, Experience Works is a
national, nonprofit organization that offers training, employment, and community
service opportunities for mature workers. This includes a variety of programs
designed to help mature individuals enter the workforce, secure more challenging
positions, move into new career areas, or supplement their incomes.
Experience Works:
· Serves more than 125,000 people each year
· Has more than 400 employees and offices in 38 States and Puerto Rico
· Is the largest grantee of the federal government’s Senior Community
Service Employment Program (SCSEP)
· SCSEP efforts benefited nearly 29,000 seniors last program year
· Is provided funding by more than 70 public and private sources
· Operates a total budget of more than $100 million
Senior Community Service Employment Program - The largest program offered by
Experience Works is the Senior Community Service Employment Program (SCSEP).
This program, funded under Title V of the Older Americans Act, enables us to help
thousands of low-income individuals, age 55 and older, throughout the United
States. Through this program, job-ready seniors are placed directly into
employment, while other seniors benefit from training, counseling, and community
service assignments at nonprofit organizations and public agencies in their
communities, prior to transitioning into the workforce. SCSEP participants gain
valuable new skills and experience that help them secure meaningful employment
and provide valuable services to their host agencies and communities.
Experience WorksSM Training Services - Continuous learning, keeping one’s skills
current and building new skills, is more important than ever in today’s workforce.
Experience Works offers a wide variety of technology-training services, where we use
a combination of instructor-led, facilitated, or self-paced computer-skills training that
may involve classrooms, computer labs, packaged training or training via the
Internet. Experience Works also offers a number of job-related training programs
that include industry-specific programs for areas such as home health care,
agriculture, security, customer service, and small-business development.
Geezer.comSM - Geezer.com is an e-commerce Web site that provides senior artisans
and crafters a nationwide market for their unique, handcrafted goods, even if they
don’t own a computer. Geezer.com lists thousands of products made by hundreds of
seniors from nearly every corner of the country. Visit www.geezer.com.
Experience WorksSM Prime Time Awards Program - Experience Works Prime Time
Awards Program is a yearlong effort to recognize the contributions of older workers
at the local, state, and national level. The effort is capped by a week of activities in
Washington, D.C., honoring America’s Oldest Worker, outstanding employers of older
workers, and outstanding older workers from all 50 states, the District of Columbia
and Puerto Rico.
Local Services - In addition to our national capabilities, we also offer a variety of
services targeted to the unique needs of local markets. Local services include home
health care, landscaping, home repair, administration of workforce centers, welfareto-
work programs, a statewide older worker information clearinghouse, and more.
These services may be offered to a community, a county, or even an entire state,
depending on local needs.
Our History
The roots of Experience Works' story began in the summer of 1963 when President
John F. Kennedy decided to make poverty a focus of his anticipated 1964 re-election
campaign. Jim Patton, president of the National Farmers Union and a White House
advisor on labor issues, encouraged the President to develop policies that would help
disadvantaged residents of America's rural communities. In the last Cabinet meeting
before his ill-fated trip to Dallas, the President wrote "poverty, poverty, poverty" in
his notes.
Less than thirty days after President Kennedy's assassination, President Lyndon B.
Johnson invited several national leaders to the White House to discuss an agenda for
his new administration. Johnson needed to quickly develop a theme that would heal
a badly shaken nation. Jim Patton and Secretary of Agriculture Orville Freeman
remained after the meeting at the President's request. When the President asked for
their ideas, Patton immediately replied, "I think you ought to declare war on
poverty!" Moments later, the President officially announced his "war" to the press.
With the Economic Opportunity Act, key legislation of the War on Poverty, stalled in
congressional debate, however, it took the personal interest of Lady Bird Johnson to
help the initiative press forward. A memo to the First Lady outlined the proposal to
"take the 'green thumbs' of poor, older, and retired farmers and put them to work to
beautify our highways." Mrs. Johnson responded, "What an opportunity is presented
here to provide [older farmers] with useful employment for which they are fully
qualified, and at the same time, to beautify highways for the benefit of all our
people."
On October 5, 1965, President Johnson at last signed the Nelson Amendment to the
Economic Opportunity Act which funded the "green thumb" project of the National
Farmers Union. Ten days later, Green Thumb, Inc. (now Experience Works) was
launched as the first nonprofit organization created to run a jobs program for
disadvantaged rural Americans. The following spring, crews of 280 participant
farmers went to work on beautification projects in Arkansas, New Jersey, Oregon,
and Minnesota.
That initial project in four states soon evolved into the Senior Community Service
Employment Program (SCSEP). The small demonstration program that initially
launched Green Thumb in 1965 is now one of a major federal workforce initiative
success story. Based on the "Experience Works model," the Senior Community
Service Employment Program (SCSEP) annually provides training, employment, and
community service opportunities to almost 100,000 seniors across the country.
Experience Works, is one of ten national organizations that, along with Governors of
every state, operate the SCSEP under grants with the U. S. Department of Labor.
Experience Works continues to operate this innovative and cost effective program,
under the Department of Labor's Employment and Training Administration, providing
training and employment opportunities to low-income older workers residing in rural
areas.
Experience Works operates older-worker training projects across the country. These
projects involve occupational skills, classroom, or on-the-job training including:
Occupational skills -- Training focused on developing skills for high-growth
occupations such as home health aide, nurse assistant, and computer operator.
High-growth occupations are identified for each specific project locality.
Classroom training -- Focused on developing the basic skills some participants need
in order to become job ready. Our staff customizes this training to the needs of the
participant.
On-the-job training -- Utilizing the skills of individual employers, we coordinate
training participants for specific jobs that require special skills. The participating
employer receives partial reimbursement for the extraordinary costs that may be
associated with training the particular individual.
In 1995, Experience Works started the first nationwide staffing service specifically
designed for mature workers regardless of their age and income. The program helps
older workers find jobs that match their skills, abilities, and work preferences while
at the same time helping employers to fill their temporary, temporary to permanent,
and permanent full and part time employment needs with reliable, skilled, and
experienced workers.
More recently, Experience Works launched Geezer.com, and innovative service to
help seniors sell their handcrafted goods over the Internet, even if they don't own a
computer.